Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

Industri ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat maupun kalangan usaha. Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi untuk sarana hedging atau lindung nilai komoditas,” ungkap Nursalam.

Jadi perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli / jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.18 B. Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan pegawainya secara ketat diatur dan dilisensi oleh Bappebti, lembaga pemerintah yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama dengan Bapepam yang mengawai pasar modal. Bappebti dapar berbagi kekuasaannya dengan asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi berjangka adalah untuk memastikan melalui

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan

Selain itu terbuka juga potensi bagi kontrak berjangkakedu lada, coklat, dan rupiah / greenback sebaiknya dikaji lebih dalam karena kekutan indonesia tidak cukup signifikan untuk membentuk harga yang wajar. Kemungkinan untuk mengeluarkan kontrak opsi berjangka untuk kopi robusta dan olein merupakan hal yang wajar setelah adanya kontrak berjangka kedua komoditi tersebut. Prospek perdagangan berjangka di indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini di perkirakan terdapat 2500 orang yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebagai tenaga analis, internet marketing pada berbagai perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan details tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenga kerja dan

perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain yang melampaui batas wilayah suatu negara,dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dan kepentingan suatu negara tersebut.

Menurut dia, dalam berinvestasi harus memilih perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis. Untuk itu, sebelum berinvestasi masyarakat harus selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

Tujuan dari kegiatan jual dan beli komoditas tersebut tidak lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks yang lebih umum, indeks, valuta asing dan instrumen juga dapat digolongkan sebagai komoditas.

Dalam linguistik, kata “komoditas” ini mulai dikenal dan digunakan di Inggris pada abad ke-fifteen berasal dari bahasa Perancis adalah “commodité” yang berarti “sesuatu yang menyenangkan” dalam kualitas dan pelayanan.

Masyarakat pun diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Info lebih lanjut Bappebti bila menemukan penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.